MAMUJU β Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penyusunan regulasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan menanggapi Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Rencana Aksi Daerah Sawit Berkelanjutan Tahun 2027β2029 dan Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan substansi rancangan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengaturan pemberian tambahan penghasilan ASN harus disusun berdasarkan kriteria dan ketentuan yang jelas. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, objektivitas, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Saefur.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan hasil verifikasi dan persetujuan pemerintah pusat dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah.
“Setiap perubahan substansi regulasi perlu dicermati secara menyeluruh, termasuk kelengkapan dasar hukum dan dokumen pendukungnya. Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan nantinya dapat menjadi pedoman yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya,” tambah Saefur.
Dalam pembahasan tersebut, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar, Munawir, S.H., M.H., menjelaskan sejumlah perubahan substansi dalam Ranperbup Majene tentang Pemberian TPP ASN. Salah satunya perubahan istilah PNS menjadi Pegawai ASN serta penyesuaian kriteria pemberian TPP menjadi tiga kategori, yakni prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti pengaturan subjek penerima TPP berdasarkan prestasi kerja yang masih memerlukan penyesuaian karena Keputusan Menteri Dalam Negeri belum diterbitkan dan proses verifikasi masih berlangsung. Untuk itu, disarankan agar proses harmonisasi tetap dapat dilanjutkan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat kewajiban penyesuaian materi setelah keputusan tersebut resmi diterbitkan.
Tim perancang juga memberikan catatan agar pengaturan mengenai pertimbangan objektif lainnya dalam Pasal 10 diperjelas sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan melalui keputusan terkait.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan regulasi daerah disusun secara sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan norma dan kepastian hukum.
“Melalui harmonisasi ini, kami berupaya memastikan pengaturan pemberian TPP ASN benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap masukan dan catatan hasil pembahasan perlu ditindaklanjuti agar regulasi yang ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif, objektif, dan memberikan kepastian bagi ASN maupun pemerintah daerah,” jelas Kurnia.
Melalui proses harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong agar pengaturan TPP ASN di Kabupaten Majene memiliki kesesuaian substansi dan landasan hukum yang kuat sehingga dapat mendukung tata kelola kepegawaian daerah secara tertib dan akuntabel.

Comment