Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
“JDIH bukan sekadar media dokumentasi produk hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola JDIH harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Saefur Rochim.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Monitoring Evaluasi (Monev) Pengelolaan JDIH dan Literasi Hukum bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Kabupaten Majene yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (10/7). Kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Majene, DPRD Kabupaten Majene, serta perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Majene sebagai tindak lanjut atas permohonan bimtek yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Majene.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, John Batara Manikallo, didampingi Tim Pembinaan JDIH Kanwil Kemenkum Sulbar. Dalam sambutannya, John menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan DPRD Kabupaten Majene atas komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
“JDIH dan Literasi Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga menjadi media keterbukaan informasi hukum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen hukum, memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta mendorong partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” jelas John Batara Manikallo.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Majene sebagai salah satu pusat pendidikan di Sulawesi Barat memiliki potensi besar dalam pemanfaatan JDIH. Oleh karena itu, keberadaan JDIH diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, maupun masyarakat sebagai sumber referensi hukum yang terpercaya.
Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat, bertepatan dengan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA), menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulbar tetap berjalan secara produktif. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah memperkuat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sulbar dengan anggota JDIHN di Kabupaten Majene dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
Dalam sesi materi, Tim Pembinaan JDIH Kanwil Kemenkum Sulbar memaparkan tata kelola JDIH, penguatan Literasi Hukum, serta mekanisme monitoring dan evaluasi Triwulan III. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai indikator penilaian e-Report, mulai dari pemenuhan data dukung pada setiap variabel, kondisi dan status website JDIH, hingga konsistensi pengunggahan dokumen hukum selama tahun berjalan.
Tim Pembinaan JDIH menegaskan bahwa monitoring akan dilakukan secara berkala terhadap seluruh website anggota JDIHN di Kabupaten Majene. Apabila masih ditemukan kekurangan dalam pemenuhan indikator, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memberikan pendampingan dan membuka ruang konsultasi agar seluruh data dukung dapat dipenuhi secara optimal sebelum pelaksanaan pelaporan e-Report pada akhir tahun.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH, memperkuat literasi hukum, serta membangun sinergi yang berkelanjutan dengan seluruh anggota JDIHN di daerah guna mewujudkan layanan informasi hukum yang semakin berkualitas, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Comment