MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penyempurnaan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Polewali Mandar guna memastikan setiap regulasi memiliki kesesuaian substansi, landasan hukum, dan teknik penyusunan yang tepat sebelum memasuki tahapan harmonisasi.
Hal tersebut disampaikan menanggapi rapat internal analisis konsepsi tiga Ranperbup Polewali Mandar yang dilaksanakan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar di Ruang Rapat Baharuddin Loppa, Kamis (12/11/2026).
“Analisis konsepsi menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah disusun secara cermat, baik dari aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami mendorong agar setiap catatan hasil analisis ditindaklanjuti sehingga regulasi yang dihasilkan memiliki kualitas dan kepastian hukum,” ujar Saefur.
Analisis dilakukan terhadap Ranperbup tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (SiLPA BLUD), Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-ASN pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar, serta Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam pembahasan Ranperbup SiLPA BLUD, Fahriani, S.H., selaku penanggung jawab analisis, mengidentifikasi sejumlah penyesuaian terkait konsistensi istilah, teknik penyusunan pasal, serta materi pembinaan dan pengawasan. Secara substansi dan yuridis, rancangan tersebut dinilai telah sesuai, dengan sejumlah penyempurnaan yang masih diperlukan.
Sementara itu, analisis Ranperbup insentif pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN yang dilakukan Musniar Nasruddin, S.H., mencakup perbaikan konsiderans, sistematika bab, rumusan norma, hingga penambahan ketentuan mengenai penghentian insentif dalam keadaan tertentu.
Adapun Ranperbup bantuan sosial perbaikan rumah layak huni yang dianalisis Luksi, S.H., memerlukan penyesuaian pada ketentuan nominal bantuan, mekanisme tenaga pengganti masyarakat, data penerima, serta ketentuan pencabutan peraturan sebelumnya.
Seluruh catatan hasil analisis menjadi bahan penyempurnaan sebelum ketiga Ranperbup dilanjutkan ke tahap harmonisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Comment