Mamuju, 7 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan komitmen jajarannya dalam meningkatkan tertib administrasi dan akurasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terkait penetapan nilai bangunan rumah dinas jabatan.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap proses penilaian aset negara dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Bappenda, merupakan bagian dari upaya memastikan data dan klasifikasi bangunan yang digunakan dalam penentuan Faktor Klasifikasi Bangunan berjalan akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Saefur Rochim.
Terkait hal tersebut, Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Mamuju pada Kamis (7/5/2026), bertempat di Kantor Bappenda Kabupaten Mamuju.
Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang bersama tim teknis Bappenda Kabupaten Mamuju. Koordinasi dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait Faktor Klasifikasi Bangunan (FKB) sebagai salah satu komponen penting dalam penentuan nilai bangunan rumah dinas jabatan yang berada di Jalan Ahmad Yani serta rumah dinas di Bulutakkang.
Dalam pelaksanaannya, Tim Kerja BMN menyerahkan sejumlah dokumen pendukung berupa salinan sertifikat dan titik koordinat masing-masing rumah dinas untuk dilakukan identifikasi dan penyesuaian klasifikasi bangunan oleh pihak Bappenda.
Selanjutnya, tim teknis Bappenda melakukan penelaahan terhadap data administrasi dan lokasi bangunan guna memastikan klasifikasi bangunan sesuai kondisi aktual di lapangan.
Berdasarkan hasil koordinasi dan verifikasi teknis tersebut, diperoleh klasifikasi bangunan terhadap kedua lokasi rumah dinas yang nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan persentase Faktor Klasifikasi Bangunan (FKB).
Lebih lanjut, Saefur Rochim berharap hasil koordinasi tersebut dapat mendukung pengelolaan aset negara yang semakin akuntabel dan profesional.
“Melalui sinergi yang baik dengan instansi terkait, kami berharap pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar semakin tertib administrasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja BMN akan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan data administrasi BMN berdasarkan hasil klasifikasi bangunan yang telah diperoleh dari Bappenda Kabupaten Mamuju. Selain itu, koordinasi lanjutan juga akan terus dilakukan apabila diperlukan klarifikasi tambahan terhadap data maupun dokumen pendukung lainnya.
Comment