Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyebut Analis Kebijakan harus mampu menyusun kajian dan rekomendasi kebijakan yang tajam, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung lahirnya kebijakan yang efektif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat” tuturnya disela-sela kesempatannya
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan melalui Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (23/4).
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para Analis Kebijakan, khususnya dalam penyusunan policy brief, baik di lingkungan Kementerian Hukum maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Sulawesi Tenggara, dengan pemerintah daerah di wilayahnya.
Menurutnya, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang diskusi, pembelajaran, serta penguatan kapasitas bagi para Analis Kebijakan dalam menyusun policy brief yang berkualitas dan berdampak.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran bersama agar para Analis Kebijakan mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat, solutif, dan berkualitas,” ujarnya.
Dalam sesi materi, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Widhi Novianto, menjelaskan bahwa policy brief yang baik harus mampu menggambarkan latar belakang masalah secara jelas sehingga pembaca memahami konteks dan substansi persoalan.
Selain itu, policy brief juga harus mampu meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tersebut perlu segera diatasi, menyajikan alternatif kebijakan, memberikan bukti yang relevan, serta mendorong pengambil keputusan untuk bertindak.
Sementara itu, akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Dr. Samrin, memaparkan bahwa tugas utama Analis Kebijakan adalah memberikan informasi strategis kepada pembuat kebijakan untuk membantu memecahkan masalah publik.
Ia menambahkan bahwa keberadaan Analis Kebijakan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, meskipun keputusan akhir tetap berada pada pimpinan tertinggi sebagai pemangku kebijakan.
Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya kerja berbasis pengetahuan, serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Comment