News
Home » Berita » Utamakan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulbar Evaluasi Pembangunan ZI WBBM 

Utamakan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat, Kanwil Kemenkum Sulbar Evaluasi Pembangunan ZI WBBM 

Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti tahapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (23/4). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari akselerasi reformasi birokrasi dan upaya standarisasi layanan publik yang lebih berkualitas.

 

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa jajarannya memiliki tekad bulat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ia menyebut bahwa integritas pegawai dan inovasi menjadi kunci utama dalam proses ini.

 

 

Kakanwil Kemenkum Sulbar Lantik Notaris Pengganti, Minta Jadi Garda Terdepan Kepastian Hukum Masyarakat

“Kami tidak hanya mengejar predikat, tetapi konsisten melakukan kerja nyata melalui pengawasan yang ketat dan peningkatan integritas di seluruh lini. Tujuan akhirnya adalah birokrasi yang dipercaya penuh oleh masyarakat,” ungkap Saefur saat memberikan paparan di depan Tim Penilai Internal (TPI).

 

 

 

 

PPID Jadi Kunci Transparansi, Kominfo Sulbar Dorong Layanan Informasi Lebih Terbuka

 

Dalam evaluasi tersebut, dipaparkan sejumlah langkah strategis yang telah diimplementasikan, meliputi:

 

 

Reformasi Manajemen: Penataan tata laksana dan manajemen perubahan yang lebih dinamis.

Kakanwil Kemenkum Sulbar Minta Analis Kebijakan Susun Rekomendasi Bermaaaf Bagi Masyarakat

 

Pengembangan SDM: Peningkatan kompetensi aparatur agar lebih profesional dan responsif.

 

Akuntabilitas & Pengawasan: Optimalisasi fungsi pengawasan internal guna mencegah penyimpangan.

 

 

 

Keberhasilan ini juga tercermin dari tren positif indeks kepuasan masyarakat serta percepatan berbagai layanan hukum di Sulawesi Barat.

 

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, menambahkan bahwa kolaborasi antarunit kerja adalah faktor penentu. Menurutnya, seluruh pegawai harus memiliki visi yang sama dalam menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas tertinggi. Evaluasi ini pun dijadikan cermin untuk membenahi area yang masih memerlukan peningkatan.

 

Menutup rangkaian paparan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap regulasi internal dan SOP. Ia berharap budaya kerja yang transparan dan adaptif terus mengakar kuat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

 

Melalui agenda evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar optimis mampu meraih predikat WBBM sebagai wujud nyata hadirnya institusi pemerintah yang bersih, melayani, dan profesional.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *