MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa evaluasi rutin menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui evaluasi berkala, kita dapat mengidentifikasi capaian maupun kendala yang dihadapi setiap bidang sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan. Saya berharap seluruh jajaran terus memperkuat koordinasi, menjaga disiplin, dan meningkatkan profesionalisme agar target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya
Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi pelaksanaan rapat jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat pada evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (17/7).
Dalam rapat tersebut, masing-masing tim memaparkan perkembangan pelaksanaan tugas selama sepekan. Pada bidang Sumber Daya Manusia (SDM), berbagai kegiatan strategis terus berjalan, di antaranya monitoring pengisian Data Management System (DMS), pemantauan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta seleksi pindah instansi, proses seleksi peserta magang melalui aplikasi Kementerian Ketenagakerjaan, serta penyiapan dokumen usulan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
Tim Tata Usaha juga melaporkan bahwa pengelolaan administrasi perkantoran tetap berjalan secara rutin melalui optimalisasi aplikasi Sisumaker, SRIKANDI, dan e-Arsip. Selain itu, dilakukan penyusunan daftar arsip aktif berbasis Google Drive serta penataan arsip inaktif untuk mendukung kemudahan layanan kearsipan. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan kebutuhan penambahan sarana berupa boks arsip guna meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen.
Sementara itu, pada bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I masih berlangsung. Tim juga telah menyelesaikan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui aplikasi Pilar serta laporan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Triwulan II. Adapun pemenuhan data dukung evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih terus dilakukan.
Di bidang Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, pengembangan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah memasuki tahap uji keamanan server. Website tersebut saat ini masih dioperasikan melalui server lokal, sementara proses pengajuan penggunaan domain resmi kemenkumsulbar.go.id tengah dipersiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses informasi publik.
Pada sektor Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), rapat mengevaluasi sejumlah agenda penting, mulai dari penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) enam satuan kerja, penyusunan Laporan Keuangan Semester I, hingga capaian penyerapan anggaran Triwulan II yang telah memenuhi target sebesar 50 persen. Selain itu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercatat berada pada kategori baik, sementara pencatatan realisasi pengadaan melalui aplikasi SPSE terus dilakukan secara tertib untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Rapat juga membahas hasil audiensi terkait usulan alih status penggunaan aset bersama Bagian Tata Usaha dan Umum Imigrasi. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam menyamakan pemahaman mengenai mekanisme dan persyaratan administrasi agar proses usulan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Comment