MAMASA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamasa kini memasuki fase evaluasi dan penguatan pengawasan usai insiden temuan belatung dalam omprengan makanan di Kecamatan Aralle. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Mamasa, Muhammad Syahrul Gunawan, yang menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib meningkatkan standar pengawasan sebelum distribusi makanan dilakukan.
Syahrul mengatakan, pihaknya bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Mamasa telah bersepakat memperketat monitoring terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi. Pengawasan ini dilakukan secara rutin mulai dari proses produksi, pengolahan bahan baku, hingga makanan siap distribusi.
“Kami sudah bersepakat akan terus melakukan pengawasan secara rutin agar kejadian menonjol tidak terjadi lagi. Jadi kami akan lakukan pengawasan secara ketat,” ujar Syahrul, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap operasional internal SPPG, melainkan bagian dari tanggung jawab memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga. Seluruh makanan yang disalurkan ke sekolah maupun posyandu harus memenuhi standar higienis, aman, dan layak konsumsi.
“Ini merupakan tanggung jawab kami memastikan SPPG yang operasional tetap memberikan layanan terbaik yang bermutu, higienis, dan layak untuk dikonsumsi penerima manfaat,” tegasnya.
Hi pa Podo XB.Sebagai bagian dari evaluasi, Korwil juga mewajibkan adanya pemeriksaan menu oleh pihak sekolah, kader, maupun PIC lapangan sebelum makanan diberikan kepada siswa. Penandatanganan berita acara distribusi pun tidak boleh dilakukan sebelum makanan dinyatakan aman.
“Kalau sudah dicek baik-baik dan dinyatakan layak, baru dilakukan penandatanganan berita acara. Ini untuk menjaga mutu agar MBG aman dan layak konsumsi,” jelas Syahrul.
Ia juga meminta kader yang ditunjuk oleh masing-masing SPPG turut berperan aktif sebagai pengawas di lapangan. Jika ditemukan makanan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), kader maupun PIC diminta segera berkoordinasi dengan Kepala SPPG agar dilakukan evaluasi dan pergantian menu.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak terburu-buru mempublikasikan temuan menu bermasalah sebelum berkoordinasi dengan pihak SPPG atau relawan setempat. Langkah cepat tersebut dinilai penting agar persoalan dapat segera ditangani tanpa menimbulkan keresahan lebih luas.
Dengan penguatan sistem pengawasan ini, MBG Mamasa diharapkan dapat kembali berjalan optimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia 2045.
Comment